Potensi Solok Beserta Biografi Orang-orang Inspiratif

Minggu, 23 November 2014

Mentri Susi Ajak Tiru Jepang Dalam Hadapi Tsunami

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti megungkapkan sudah seharusnya Indonesia bisa belajar dari Jepang menghadapi tsunami. Satu hal yang perlu dimaknai, menurut Susi adalah kesiapsiagaan merupakan fungsi dari kondisi psikologis dan pengetahuan yang dapat berubah seiring waktu, begitu diwartakan di tribunnews.

“Di Jepang, untuk mempertahankan tingkat kesiapsiagaan yang baik, pemerintah melaksanakan kegiatan kuliah umum untuk masyarakat, pelatihan evakuasi tingkat komunitas atau desa," ujar Susi, Senin (24/11/2014).

Susi memaparkan masyarakat yang berada di kawasan tsunami harus meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah terkait harus menjalankan pelatihan yang berkelanjutan.

"Pemda harus menjembatani interaksi antara peneliti dengan masyarakat dan aparatur pemerintah melalui kegiatan seminar”, jelas Susi.

Beranjak dari penjabaran tersebut diatas, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi penyelenggaraan seminar internasional dengan tajuk “Towards a Resilent Maritime Nation to Natural Disasters for Ensuring Sustainable Marine Investment and Development”.

Kegiatan seminar untuk memperingati 10 tahun tsunami Aceh tersebut dilaksanakan oleh KKP bekerjasama dengan International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS)-Tohoku University, Jepang dan beberapa institusi dalam dan luar negeri.

Seminar yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 25 November 2014 ini memiliki arti penting dalam menunjang upaya mitigasi tsunami khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Seminar ini akan memberikan ruang diskusi dan sharing ilmu serta teknologi antara pakar dalam dan luar negeri dengan masyarakat umum/penggiat mitigasi bencana serta berperan dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang terkait kebencanaan.

Selain itu, kegiatan ini memberikan wadah untuk segenap pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah, swasta/pelaku usaha, organisasi masyarakat dan masyarakat umum untuk dapat berinteraksi untuk merumuskan isu dan solusi kebijakan yang terkait dengan bencana mulai dari tingkat regional, nasional dan daerah.

Facebook Twitter Google+

Back To Top