MINANG TERKINI : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, Jum’at (8/4/2016) di Bukittinggi mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat potensi permasalahan bidang PANRB di tingkat pemerintah daerah, termasuk persoalan profesionalisme dan mentalitas yang belum memenuhi standar nasional.
Yuddy Chrisnandi mengungkapkan masih terdapat trend di sejumlah pemerintah daerah untuk terus menambah tenaga outsourching dan honorer tanpa Standar Operasiaonal (SOP) dan kriteria yang baik.
Selain itu, kualitas pelayanan di unit layanan publik tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang umumnya belum berorientasi pada aspek layanan yang cepat, murah dan memberi kepastian.
“Mentalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah belum seluruhnya berorientasi kepada aspek pelayanan, namun masih bermental penguasa. Kedepan, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur harus diperbaiki. Tanpa SDM yang jujur dan amanah, pemerintahan akan bobol,” ujarnya saat ditemui disela-sela Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2016 di Balai Sidang Hatta.
Persoalan SDM tersebut lanjut Yuddy, bertujuan supaya Indonesia harus berdaya saing. “Jika pemerintahan salah, kehidupan rakyat akan suram, maka dari itu perbaiki mindset, pelayanan publik, profesionalisme dan sebagainya, pangkas kegiatan yang tidak berhubungan dengan pembangunan masyarakat. SDM aparatur harus bisa lebih profesional dan berkompeten. Dan kita ingin mencapai ASN yang berkompetensi tinggi,"tegas Yuddy.
Yuddy berharap agar aparatur negara bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Untuk menciptakan aparatur yang melayani masyarakat tersebut, harus didukung tata kelola pemerintahan yang baik dan SDM yang jujur dan amanah.
Menurut Menpan-RB ini, aparatur negara berperan menciptakan rasa aman, nyaman dan ketertiban umum. "Aparatur negara merupakan motor penggerak dari revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Revolusi mental adalah bagaimana aparatur negara bisa lebih melayani serta bekerja sesuai keinginan masyarakat. Mindset birokrasi sebagai penguasa harus bertransformasi sebagai karakter melayani,” ucapnya.
Jika hal itu tercipta sambung Yuddy, maka Clean and Good Governance bisa terwujudkan. Dan, pemerintahan yang bersih harus betul-betul dijalankan oleh segenap aparatur.
“Apabila tata kelola pemerintahan buruk dan pelayanan juga buruk, tidak akan mungkin menjadi daya tarik ekonomi global dunia. Jangan harap masyarakat internasional datang ke negara kita, jika tak ditunjang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Sekretaris Daerah juga berperan penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan ini,"terang Yuddy.
Yuddy menambahkan, pelayanan publik yang positif akan memunculkan ekonomi yang baik pula. Khusus bidang ekonomi, dunia industri harus ada investasi. Untuk itu, tata kelola pemerintahan harus diperbaiki agar bermanfaat bagi rakyat. Pedagang juga berkontribusi bagi pemerintah.
Selain itu, jika administrasi kependudukan buruk, berarti tata kelola pemerintahannya juga buruk.
"Sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, harus mampu menjamin tegaknya supremasi hukum termasuk didalamnya partisipasi aktif masyarakat dan berorientasi kepada konsensus, terarah dan visi yang strategis, transparansi dan akuntabilitas, kesetaraan serta performa yang responsif, efektif dan efisien,” terangnya.
Namun, tentunya hal ini menurut Yuddy akan menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika masih berhadapan dengan permasalahan sumber daya ekonomi khususnya sumber daya manusia baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
“Karena itu, sebagai upaya perwujudan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi yang berfokus kepada perwujudan instansi pemerintah yang bersih dan akuntabel, organisasi dan proses bisnis yang ramping, efisien dan berbasis teknologi informasi, manajemen sumber daya manusia aparatur yang profesional serta pelayanan publik yang inovatif dan berkualitas sangat diperlukan sehingga birokrasi kita dapat menjadi birokrasi kelas dunia," paparnya.
Kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihadiri Gubernur Sumbar diwakili Sekdaprov Ali Asmar, Walikota Bukittinggi diwakili Sekda H.Yuen Karnova dan Sekda atau perwakilan kabupaten/kota se-Sumatera Barat. (mt/Gus)
Source http://ift.tt/1RVgnX4
