Minang-terkini.com--Dana kegiatan Pilkada(pemilihan Kepala Daerah) Kota Bukittinggi 2015 yang dilaksanakan oleh KPU kota bukittinggi sebesar 7,5M dari sumber APBD Kota Bukittinggi sampai sekarang belum jelas realisasi penggunaannya.Ketidak transparan penggunaan anggaran ini membuat masyarakat menduga ada permainan atau"kongkalingkong"atas dana yang nota benenya uang rakyat yang di permainkan oleh sekretariat KPU sebagai leading sektor penggunaan anggaran tersebut.
Yasman.SH sebagai sekretaris KPU ketika ditemui minang terkini di ruang kerjanya jum'at(1/4)mejelaskan dari 7,5 M yang di alokasikan dari APBD tahun 2015 ini diperkirakan hampir 2 M yang Silpa(Sisa lebih pengguna anggaran),"dana yang banyak tersedot diperkirakan dari belanja kegiatan rutin baik disekretariat maupun belanja komisioner yang jumlanya masih kita rekap seluruhnya,menurut aturannya setelah 3 bulan setelah pelaksanaan pemilihan Walikota-Wakil Walikota kita wajib membuat laporannya,cuma kita tidak belum bisa pastikan berapa secara mendetail anggaran yang sudah sirealisasikan baik untuk sosialisasi,logistik dan atribut kampanye maupun honor dari PPk sampai KPPS"ujarnya.
Lebih lanjut ketika ditanya untuk diperlihatkan kepada wartawan DPA(Daftar Pengguna anggaran)dan RKA(Rencana Kegiatan Anggaran) KPU Yasman tidak bisa menunjukkan,"pokonya setelah kita rekapitulasi seluruhnya seluruh penggunaan anggaran kita dapat memperlihatkan kepada publik"imbuhnya.
Mantan komisioner KPU Kota bukkittinggi periode 2009-2014 yang enggan disebutkan namanya menjelaskan dimasa itu setiap satu bulan kegiatan pihak sekretariat harus melaporkan penggunaan anggaran kepada seluruh komisioner KPU,"sistem itu dilaksanakan agar ada transparansi antara pihak komisioner dan sekretariat,seluruhnya di ekspos dan di pajang agar publik bisa tahu dan mengerti seluruh anggaran KPU bisa diketahui setiap orang kemana realisasiny,kalu kayak begini sekarang sitemnya,kita meragukan kinerja Sekretaris KPU"tegasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan kalau di perusahaan swasta apabila dana berlebih berarti kinerja karyawan cukup bagus,tapi kalau di pemerintahan apabila dana berlebih berarti kinerjanya di pertanyakan,"berarti sekretariat KPU membuat program kerja tidak profesional alias asal-asalan"ulasnya.(rudi/
Source http://ift.tt/21Y9lFE
