Dalam Debat Capres ‘edisi pertama’ yang dilaksanakan bulan Juni silam, Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, sempat membicarakan tentang teknologi seputar e-Gov dan lain-lain.
Seperti diliput dari intriknews, Dalam pernyataannya Jokowi mengatakan bahwa penerapan e-Gov itu mudah saja dilakukan.
“Panggil saja programmer, tidak ada dua minggu bisa dirampungkan,” tuturnya seperti diberitakan Merdeka.
Menurut praktisi IT, pernyataan Jokowi itu adalah hal mustahil karena membuat suatu program dalam skala nasional dibutuhkan banyak hal dan tentunya membutuhkan waktu banyak, dan tidak cukup 2 minggu.
Seperti diliput dari intriknews, Dalam pernyataannya Jokowi mengatakan bahwa penerapan e-Gov itu mudah saja dilakukan.
“Panggil saja programmer, tidak ada dua minggu bisa dirampungkan,” tuturnya seperti diberitakan Merdeka.
 |
| Mana Programer Yang Bisa 2 Minggu Itu |
Terkait pelaksanaan e-government (e-gov) ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, mengatakan Indonesia dan Korea Selatan akan menandatangani nota kesepahaman (MoU).
“Melalui MoU ini kita akan mendapatkan keuntungan bagaimana mengintegrasikan e-gov,” ujarnya di Pesawat Kepresidenan menjelang mendarat di Bandara Gimhae, Busan, Korea Selatan, Rabu (10/12), seperti dilansir ROL.
Penandatanganan dilakukan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Menteri Keamanan Administrasi Publik Korea.
Menurut Yuddy, Korea Selatan merupakan contoh terbaik dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Korea mampu mengintegrasikan e-government dan menjadi teladan bagi banyak negara.
Integrasi e government tidak hanya pada kementerian/lembaga namun juga seluruh pemerintahan daerah. Dengan demikian akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan transparan.
“Melalui MoU ini kita akan mendapatkan keuntungan bagaimana mengintegrasikan e-gov,” ujarnya di Pesawat Kepresidenan menjelang mendarat di Bandara Gimhae, Busan, Korea Selatan, Rabu (10/12), seperti dilansir ROL.
Penandatanganan dilakukan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Menteri Keamanan Administrasi Publik Korea.
Menurut Yuddy, Korea Selatan merupakan contoh terbaik dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Korea mampu mengintegrasikan e-government dan menjadi teladan bagi banyak negara.
Yuddy menambahkan, dalam pemerintahan ini, pihaknya menargetkan integrasi e government sembilan puluh persen selesai di awal 2019.
Integrasi e government tidak hanya pada kementerian/lembaga namun juga seluruh pemerintahan daerah. Dengan demikian akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan transparan.
