Juru Bicara Presiden Johan Budi menjelaskan soal seruan Presiden Joko Widodo terkait pemboikotan produk Israel yang dilontarkan pada penutupan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja sama Islam (OKI), kemarin. Menurut Johan, pemboikotan itu ditekankan untuk kebijakan yang diterbitkan pemerintah Israel, bukan produk barang.
"Sebenarnya gini, yang dimaksud itu bukan produk barang tapi produk kebijakan," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/3/2016).
Johan menjelaskan, produk kebijakan tersebut berupa larangan-larangan Israel di wilayah pendudukan Palestina, seperti larangan memasuki Al-Aqsha.
Johan menyayangkan publik menyalahartikan pemboikotan yang dimaksud Presiden.
Namun demikian, dia belum bisa memastikan apakah pemboikotan tersebut juga masuk ke ranah produk-produk barang milik Israel.
"Apakah itu nanti dalam bentuk barang saya enggak tahu, tapi maksudnya itu kebijakan Israel terhadap Palestina," tandasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyebut Presiden Joko Widodo menyerukan larangan masuknya produk Israel ke negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) pada penutupan KTT LB OKI 2016 di Jakarta.
"Intinya, bahwa produk-produk yang diproduksi di wilayah settlement illegal diserukan untuk diboikot oleh negara-negara Islam sebagai bentuk dukungan untuk Palestina," ungkapnya di Jakarta Convention Center (JCC), Senin 7 Maret.
Arrmanatha tidak tahu persis apa saja produk-produk Israel yang diboikot, namun ia mengatakan ada produk pertanian.
"Bisa saja dibeli dari pihak ketiga. Bisa saja bagian ini diambil dari sana untuk dibikin di negara ketiga. Kita tidak tahu juga apa yang ada di situ secara detail," imbuh dia.
KTT LB OKI ke-5 ini diikuti oleh 57 negara anggota OKI. Sementara 605 delegasi turut hadir dalam pertemuan tersebut. Konferensi ini ditujukan untuk memperkuat kembali komitmen mendukung kemerdekaan Palestina.
Selain itu, konferensi tersebut juga membahas situasi Al-Quds Al-Sharif. Mengingat isu-isu ini sudah tertutup dengan masalah seperti Suriah dan ISIS.
Sumber: metrotvnews
